Tag Archives: gereja disegel

7 Gereja Cianjur Disegel Pemda

Sebanyak 7 gereja di Cianjur disegel oleh Pemda dengan alasan tidak memiliki ijin. Menanggapi kejadian ini Pemda Cianjur dilaporkan 16 perwakilan Badan Kerja Sama Gereja Kabupaten Cianjur ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Ketua Badan Kerjasama Gereja Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Oferlin Hia, pihak gereja akan membawa sejumlah barang bukti penyegelan sepihak berupa surat-surat yang dikirimkan Pemda Cianjur. Selain itu, ada pula surat-surat penyegelan yang diterima dari kelurahan, kecamatan, hingga Kesbangpol Kabupaten Cianjur. Pemda Cianjur beralasan, gereja yang disegel

Penganiayaan Umat Kristen Di Cina Meningkat

kristen-cina

Dikutip dari “Christian Persecution,” Christian Post, 6 Feb. 2013, bahwa ChinaAid, sebuah organisasi non-profit Kristen yang berbasis di Texas, yang memonitor kebebasan beragama di Cina, mengatakan dalam laporan tahunan 2012-nya pada hari Senin bahwa pemerintah Cina meneruskan peningkatan penganiayaan mereka terhadap orang-orang Kristen di negara itu untuk tahun yang ketujuh berturut-turut. Laporan itu meneliti 132 kasus penganiayaan yang melibatkan 4.919 orang, dan menemukan bahwa insiden penganiayaan naik 41,9 persen dibandingkan tahun 2011. Tambahan lagi, jumlah orang yang dijatuhi hukuman dalam

Gereja St. Johannes Baptista Disegel, Ibadah Di Tempat Parkir

Tenda ibadah Gereja St. Joannes Baptista disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, jemaat Gereja St. Joannes Baptista, Parung, Bogor melaksanakan ibadah ekaristi di halaman parkir gereja, Minggu (12/8/2012) pagi. Ibadah yang dipimpin Romo Albertus Simbol Gaib Pratolo Pr diikuti oleh sekitar 1.500 jemaat. Ibadat berlangung khidmat meski berlangsung di bawah terik sinar matahari. Ibadat di halaman parkir gereja merupakan kali pertama setelah Senin (6/8/2012) lalu, tenda terpal yang biasa digunakan umat untuk beribadat disegel dengan alasan gereja tidak

Toleransi Beragama Semakin Buruk, Selama SBY Berkuasa

Memburuknya toleransi beragama di antara masyarakat di Indonesia tak lepas dari peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama berkuasa sampai saat ini yang dianggap kurang tegas dalam menyelesaikan sejumlah konflik mengatasnamakan agama. Inilah setidaknya kesimpulan yang bisa diambil sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Bhinneka Tunggal Ika (SBTI). SBTI sendiri terdiri dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Wahid Institute, International Center for Transitional Justice dan Moderate Muslim Society.

GKBJ Sepatan Akan Disegel

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang akan menyegel Gereja Kristen Baptis Jakarta (GKBJ) Sepatan di desa Pisangan Jaya, Sepatan, di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Satpol beralasan, gereja ini tidak memiliki izin mendirikan tempat ibadah dari pemerintah setempat. Menurut penyegelan ini merupakan kali yang kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan. Penyegelan pernah dilakukan Mei 2010 oleh Satpol PP dengan alasan tidak ada izin penggunaan tempat ibadah. Untuk memperoleh ijin sebuah gereja di Indonesia adalah hal yang sangat sulit, meskipun berbagai persyaratan sudah

Cabut IMB GKI Yasmin, Walikota Bogor Melawan Hukum

Ombudsman menilai, Wali Kota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik administrasi (maladministrasi), terkait penerbitan surat keputusan Nomor 645.45-137 Tanggal 11 Maret 2011. SK tersebut berisi pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya SK tersebut, IMB atas nama GKI Taman Yasmin yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tidak berlaku. “Berdasarkan hasil penelitian berkas dan keterangan jemaat GKI Taman Yasim, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta penjelasan

Jemaat GKI Yasmin Menerima Intimidasi

Hingga kini jemaat GKI Yasmin Bogor terus menerus menerima intimidasi dan ijin gereja nya tetap dibekukan oleh Pemkot Bogor meskipun Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa gereja GKI Yasmin harus berdiri. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febiyonesta, menilai perlakuan Pemkot Bogor tersebut dapat memunculkan konflik antar-masyarakat. Bahkan, menurut Febiyonesta, saat ini sekelompok masyarakat inteloran yang tidak menyukai keberadaan gereja di wilayah Jasmin, kerap melakukan intimidasi dan pelecehan terhadap jemaat GKI. “Pada mulanya, kelompok ini menggunakan sentimen agama. Akan tetapi, akhir-akhir

Pintu Gerbang GKI Yasmin Kembali Digembok

GKI Yasmin Bogor telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun, meski demikian pemkot bogor tetap melarang kegiatan berjemaatn GKI Yasmin. Kali ini dengan penggembokan kembali gerbang gereja GKI Yasmin Seusai menggelar peribadatan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali menggembok gerbang Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Tidak jelas apakah penggembokan gerbang GKI Yasmin oleh Satpol PP Kota Bogor merupakan penyegelan kembali lokasi rumah ibadah tersebut. Peribadatan selesai sekitar pukul 11.00 WIb. Seusai beribadah, satu per satu jemaah keluar dari gereja dan

Ombudsman Panggil Wali Kota Bogor Terkait GKI Yasmin

Setelah sebelum nya Diani Budiarto, walikota Bogor berusaha menyingkirkan GKI Yasmin dengan pencabutan IMB GKI Yasmin dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar ijin GKI Yasmin dicabut namun MA tetap memenangkan GKI Yasmin kini Diani Budiarto akhirnya dipanggil oleh Ombusman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia memanggil Wali Kota Bogor Diani Budiarto tentu terkait kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Ombudsman menilai Diani sudah sangat melanggar terhadap apa yang diputuskan Mahkamah Agung terhadap kasus GKI Yasmin. Pada tanggal 21 Juni 2011 Ombudsman mengundang

MA : Ijin GKI Yasmin Harus Diberikan

gki-yasmin

Dikutip dari Suara Pembaruan, Selasa, 14 Juni 2011 dalam berita yang berjudul “Kasus GKI Taman Yasmin, Putusan MA Berkekuatan Hukum Tetap”. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan surat jawaban permohonan fatwa kasus pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin, Kota Bogor. Dalam surat MA tertanggal 1 Juni 2011 tersebut, salah satu poinnya menegaskan, bahwa Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib dilaksanakan. Demi terwujudnya asas keadilan dan kepastian hukum, pihak yang bersengketa diwajibkan

« Older Entries