KTP Elektronik Segera Dipergunakan

Penggalakan KTP Elektronik sudah semakin makan, tahukah anda KTP Elektronik menurut berbagai peristiwa yang terjadi akan sangat mungkin bentuk KTP ini adalah cikal bakal dari chip 666 yang tertulis di Alkitab ?

Bersumber dari Kompas, Senin, 25 Juli 2011 dalam berita berjudul “Pemkot Depok Siap Terapkan e-KTP”

Pemerintah Kota Depok menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di daerah tersebut. “Data penduduk warga Depok telah diselesaikan, pada 1 Agustus 2011 pembuatan KTP sudah dilakukan secara elektronik,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Mulyamto, di Depok, Senin (25/7/2011).

Berdasarkan data yang ada, dari sebanyak 1,7 juta penduduk di Depok yang berhak mempunyai KTP adalah 1,3 juta. “Kita optimistis mampu menyelesaikan seluruhnya dalam waktu 100 hari,” ujarnya.

Penerapan e-KTP adalah berdasarkan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP NIK secara nasional.

Menurut Mulyamto, sistem sudah terjadwal dengan baik, nantinya kelurahan yang akan menentukan jadwalnya. Mereka akan memberikan jadwal kepada RW-RW yang ada di Depok.

Untuk menyuseskan progran e-KTP tersebut telah dilaksanakan pelatihan tenaga yang ahli menggunakan mesin berbasis komputerisasi hingga kesiapan menunggu datangnya mesin cetak.

Mulyamto menjelaskan, pada minggu ini mesin akan datang, dan operatornya juga sudah dilatih menggunakan mesin cetak dan sidik jari. Program ini mulai bersamaan dengan program pemerintah pusat yang dilakukan secara serentak.

Dalam perpres tersebut dijelaskan pula bahwa NIK dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP. Pembuatan e-KTP nanti tidak dapat diwakili karena ada finger print (sidik jari) dan foto langsung. “Jadwal pembuatan e-KTP secara massal diatur oleh setiap kelurahan,” jelasnya.

Untuk itu, bagi warga Kota Depok yang bekerja di perusahaan baik di dalam maupun di luar Kota Depok yang mendapat jadwal membuat E-KTP, izin cutinya akan dikeluarkan oleh sekretaris daerah (sekda).

Mulyamto menegaskan, dalam pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya, semua biaya telah dianggarkan dalam APBN, bukan APBD atau pemohon.

 

Bersumber dari Yahoo News dalam berita berjudul “Pemkab Sukabumi Targetkan E-KTP Dilaksanakan 2012”.

Sukabumi (ANTARA)- Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menargetkan progam kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP mulai dilaksanakan pada tahun 2012.

Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Sukabumi M Sofyan, Rabu mengatakan, progam wajib ini akan dilaksanakan pihaknya pada 2012, di mana sebelumnya akan dilakukan pendataan ulang terhadap jumlah penduduk yang wajib KTP di daerah itu.

“Mudah-mudahan pada 2012 progam ini bisa berjalan,” katanya menambahkan.

Sofyan menjelaskan, progam E-KTP ini lebih lambat dilaksanakan oleh pihaknya dibandingkan Kota Sukabumi yang mulai pada Agustus tahun ini disebabkan oleh jumlah warga dan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, minimnya sumberdaya manusia sehingga kebijakan ini sedikit terlambat.

Di samping itu, kata dia, juga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat pelosok agar pada progam ini dilaksanakan seluruh masyarakat bisa mengetahui.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jumlah warga wajib KTP,” katanya.

Untuk sementara dari data yang ada, warga Kabupaten Sukabumi yang wajib KTP berjumlah 1,6 juta orang, tetapi dirinya tidak mengetahui berapa warganya yang sudah memegang KTP.

Karena itu, sebelum progam E-KTP dilaksanakan warga diwajibkan dahulu memegang KTP.

Menurutnya, masih cukup banyak warga wajib KTP yang belum memiliki identitas itu, padahal pihaknya sudah mempermudah kepada warga untuk membuat KTP di daerahnya masing-masing tanpa dipungut biaya.

Kalaupun ada biaya, kata dia, hanya administrasi saja. “Masih banyaknya warga kabupaten yang tidak memiliki KTP karena minimnya pengetahuan dan pentingnya memiliki KTP,” kata Sofyan.

Pihaknya mengharapkan jika progam E-KTP ini sudah dilaksanakan seluruh warga yang wajib KTP bisa memiliki semua dan tidak ada lagi yang memiliki KTP ganda.

 

Bersumber dari VIVAnews, Selasa, 19 Juli 2011 dalam berita berjudul “KTP Elektronik Tidak Bisa Dipalsukan”.

Mulai 1 Agustus 2011 warga Jakarta akan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea, keunggulan dari e-KTP ini  adalah untuk menjaga otentifikasi data penduduk, menertibkan administrasi kependudukan dan akurasi jumlah penduduk.

“Dengan peralatan yang digunakan dalam pembuatan, maka e-KTP yang akan kami terapkan dipastikan antikloning dan tidak dapat ditiru,” ujar Purba di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.

Menurut Purba, e-KTP akan digunakan oleh lebih dari 7 juta wajib KTP di Jakarta. Dalam e-KTP terkandung bagian pengaman yang tak dimiliki orang lain seperti chip, termasuk sidik jari, tanda tangan, pas foto serta nomor induk kependudukan (NIK) si pemilik. Sehingga diharapkan tak ada peniruan atau pemalsuan yang menyebabkan KTP ganda.

“Dengan sistem ini, yang akan membuat KTP atau identitas ganda akan langsung ditolak, karena secara otomatis sistem akan mengetahui sidik jari,” jelas dia.

Purba mengatakan e-KTP memiliki umur teknis selama 10 tahun. Nantinya masing-masing penduduk akan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau single identity number. Kemana pun penduduk ini akan berpindah daerah, hanya satu NIK yang dimiliki sebagai identitasnya.

“NIK ini sudah terintegrasi dalam data base Dirjen Dukcapil Kemendagri,” tambahnya.

Untuk proses pembuatannya, Dia menjelaskan, satu orang akan dilayani hanya dalam waktu empat menit dengan menggunakan alat yang dihibahkan Mendagri. Sehingga, tambahnya, dalam satu hari, satu alat akan disebar ke seluruh kelurahan yang ada di Jakarta agar dapat menyelesaikan e-KTP untuk 150 orang. Dalam dua minggu, e-KTP sudah dapat diterima oleh warga.

“Sebagai tanggung jawab, saat ini DKI sudah menyiapkan ruangan untuk penempatan alat, karena setiap alat butuh ruang 2×2 meter. Kami juga sudah merekrut operator, tinggal menunggu bimbingan teknis dari Kemendagri,” terangnya.

Selain itu, sebanyak 267 kelurahan yang ada di DKI juga butuh penambahan daya listrik untuk pengoperasian alat. Namun hal itu menurut Purba akan ditanggung oleh Kemendagri. Begitupula dengan sosialisasi, untuk advertorial di televisi akan dilakukan oleh Kemendagri dan sisanya oleh DKI.

“Kami pastikan H-7 alatnya harus sudah ada,” jaminnya.

 

Akan sangat mungkin, selanjutnya proses elektronikasasi akan dilakukan pada sistem pajak, sangat mungkin jika sistem elektronikasasi pajak akan digabungkan dengan identitas kependudukan. Jika ini sudah terjadi maka menyatukan informasi lainnya akan semakin mudah, seperti SIM, paspor dan lain nya. Bahkan para menteri keuangan berbagai negara sudah melakukan pembahasan akan penyatuan mata uang. Sepertinya tidak akan lama lagi, masa dimana seseorang melakukan jual beli melalui tanda di dahi dan tangan nya akan segera terjadi.

Maranatha !