SBY Minta Persekutuan Gereja Tidak Antipemerintah

Dikutip dari Tempo Interaktif, 12 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga injili Indonesia tak ikut dalam gerakan antipemerintah. Hal itu disampaikan Nus Reimas, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, usai bertemu dengan Presiden di kantor Presiden, Kamis, 12 Mei 2011.

Dia mencontohkan, kasus yang terjadi di Mesir seiring dengan jatuhnya Presiden Husni Mubarak hanya berdasarkan tujuan jangka pendek. Hingga saat ini pemerintahan di Mesir belum berjalan dengan baik. “Gereja tak akan ikut-ikutan gerakan seperti itu. Kami ingin semua damai,” ujarnya.

Menurut Nus, upaya penjatuhan pemerintahan di Mesir, kelompok anti-Mubarak tak mempersiapkan visi jangka panjang. Hal itu dilakukan secara spontanitas dan tiba-tiba. “Mereka hanya berdasarkan visi jangka pendek. Setelah Mubarak jatuh, tidak tahu akan melakukan apa,” ujarnya lagi. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Pada zaman Soeharto jatuh, pemerintahan masih berpegang pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga pemerintahan Indonesia tetap berjalan.

Dalam kesempatan itu, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia juga mengharapkan Presiden bisa menjadi pemimpin yang bisa menyelesaikan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. “Semua negara memiliki tantangan. Beruntung Indonesia masih berjalan dengan baik,” ucap Nus.

Nus kembali mengatakan Presiden juga meminta lembaga persekuan gereja dan injili tetap saling menghargai dan bertoleransi dengan semua pemeluk agama.

Tidak akan ada api jika tidak ada yang menyulutnya, gereja memang harus tunduk pada pemerintah. Namun dalam hal ini pun pemerintah harus mewakili Allah untuk melaksanakan ketertiban atas negara. Jika pemerintah sengaja membiarkan penindasan terhadap gereja (baca: Pemkot Bogor Berusaha Singkirkan GKI Yasmin), maka sudah tentu pemerintah tersebut tidaklah sah di hadapan gereja dan Allah.

Gereja yang memiliki jemaat, dan jemaat yang juga adalah warga negara berhak untuk tidak mendukung lagi pemerintah yang berlaku karena sudah menyimpang dari fungsi dan tugas nya untuk menjaga dan melindungi kebebasan beragama.