Palestina Akan Ajukan Permohonan Pengakuan PBB

Otoritas Palestina mengatakan akan mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan internasional atas berdirinya negara merdeka Palestina kepada PBB bulan depan. Presiden Abbas sendiri yang dijadwalkan menyerahkan permohonan itu.

Presiden Mahmoud Abbas akan menyerahkan permohonan itu saat berada di New York dalam rangka Sidang Umum PBB ke-66, yang dijadwalkan berlangsung 20 September.

Otoritas Palestina mengatakan tak bisa lagi menunggu saat kemerdekaan tercapai melalui proses perundingan yang macet dengan Israel.

Namun menurut wartawan permohonan ini sudah hampir pasti akan diveto oleh AS.

Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad al-Malki mengatakan Presiden Abbas akan “secara pribadi menyerahkan permohonan itu kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon” saat sidang dimulai.

Kepada kantor berita AFP, Presiden Abbas mengatakan akan “menegaskan pentingnya inisiatif bersejarah ini dan Sekjen Ban Ki-moon akan meneruskannya pada sidang Dewan Keamanan”.

Lebanon akan bertindak sebagai pemegang jabatan presiden DK PBB pada bulan September, dimana Menlu Malki mengatakan pihak Palestina sangat berharap langkah ini akan mendongkrak peluang permohonan mereka untuk sukses.

“Presiden dari Dewan punya hak prerogatif khusus, jadi sangat krusial,” tambahnya.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi mereka yang mengerti perihal eskatologi, kita menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Mungkinkah saat Palestina menjadi sebuah negara Hamas dapat menjadi pemimpinnya ?

Hamas dalam pengakuan anaknya (Mosab Hassan Yousef) memiliki tujuan utama untuk melenyapkan seluruh suku bangsa Israel. Jika hamas menguasai Palestina sesudah Palestina diakui kemerdekaanny, maka bersama sekutunya Hamas dapat melakukan berbagai tindakan penyingkiran Isreal. Inikah yang akan membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan ?

Namun, terlebih dari itu sudahkah kita memiliki kepastian keselamatan ? Sehingga saat tiba waktunya kita berkumpul bersama Allah kita di dalam kerajaan kekalnya.

Sumber: detikNews / BBC Indonesia